Just another WordPress.com site

NASIONALISME BARU INDONESIA

”Tidak mungkin” adalah kata yang hanya
dikenal dalam kamus orang tolol.”
(Napoleon Bonaparte).

LSL: Menurut anda apa yang dimaksud dengan nasionalisme?
SK: Secara umum nasionalisme atau rasa kebangsaan adalah rasa cinta warga bangsa dalam bentuk kesediaan untuk menjaga dan mempertahankan negara. Istilah ini sesungguhnya ciptaan elit semata, karena bagi rakyat kecil dari dahulu sampai kapanpun tahunya bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Bagi mereka soal kepedulian terhadap negara sesungguhnya karena dipaksa oleh negara dengan peraturan-peraturan yang bila dilanggarnya akan terkena sanksi. Bahkan menurut pendapat Ben Anderson nasionalisme sesungguhnya adalah ”imagined community”
Dalam era kekinian, rasa nasionalisme hanya akan tumbuh manakala negara membawa manfaat bagi segenap warga bangsanya. Dan sebaliknya ketika negara tidak lagi membawa manfaat bagi warga bangsanya, secara perlahan ia akan dikalahkan oleh kekuatan pasar akibat globalisasi dalam trendnya menuju stateless. Oleh karena itu untuk membangun nasionalisme kedepan haruslah dalam kerangka ”nation and state building”, sehingga negara terus bisa menjadi fasilitator dan regulator bagi warga bangsanya sesuai kebutuhan jaman kekinian.

LSL: Menurut anda bagaimana perkembangan nasionalisme di Indonesia saat ini? Bukankah banyak pihak menyimpulkan bahwa nasionalisme kita sedang melemah. Dan apa yang menjadi ciri khas nasionalisme kita?
SK: Kesimpulan tersebut sama sekali tidak salah, itu adalah kenyataan. Hal ini tidak bisa terlepas dari menurunnya manfaat keberadaan negara (Indonesia) bagi sebagian besar anak bangsa dan entitas pembentuk negara. Dalam banyak hal rakyat malah dibikin repot dan bahkan dirugikan pemerintah yang mengatas namakan negara. Munculnya perasaan publik bahwa saat ini tidak lagi merasakan adanya pemerintahan, adalah tanda-tanda awal lemahnya nasionalisme. Belum lagi munculnya tuntutan untuk memisahkan diri dalam berbagai bentuk dan wujudnya, adalah bukti lemahnya rasa kebangsaan kita.
Sedang bicara perkembangan nasionalisme, haruslah kita simak ke belakang. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 adalah ikrar sekaligus proklamasi Kebangsaan Indonesia. Rasa kebangsaan ini terus berkembang seiring perjalanan perjuangan untuk merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 mencapai titik kulminasi dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Hal itu membuktikan bahwa nasionalisme Indonesia sudah merupakan faktor penentu perkembangan sejarah berdirinya negara Republik Indonesia. Substansi Nasionalisme Indonesia mempunyai dua unsur yang sekaligus sebagai ciri khasnya: Pertama, kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, etnik, ketuhanan, agama dan budaya. Kedua, kesadaran-bersama bangsa Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk penjajahan dan penindasan dari bumi Indonesia.

LSL: Apakah hal tersebut terkait dengan teks Proklamasi Kemerdekaan dengan jelas dinyatakan “atas nama bangsa Indonesia”, sedang dalam Pembukaan UUD 1945 secara tegas dikatakan, bahwa “Segala bentuk penjajahan dan penindasan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dapatkah anda jelaskan keterkaitan kedua pernyataan tersebut dengan semangat kebangsaan kita?
SK: Sudah barang tentu nilai kedua pernyataan tidak bisa lepas dari proses pengembangan nasionalisme kita. Sejarah kelahiran rasa kebangsaan kita sangat diwarnai oleh kepeloporan (utamanya) Bung Karno. Sejak masa mudanya, ia berkeyakinan bahwa hanya dengan ide dan jiwa nasionalismelah sekat-sekat etnik, suku, ketuhanan, agama, budaya dan tanah kelahiran bisa ditembus untuk menggalang persatuan perjuangan melawan kolonialisme. Dalam artikel-artikelnya, banyak pidato dan diskusinya masalah nasionalisme dengan gencar diperjuangkan oleh Bung Karno. Bahkan sekat-sekat ideologipun oleh Bung Karno ditebas tanpa ampun demi perjuangan tersebut. Hal-hal yang seperti ini bisa dibaca pada buku “Nasionalisme, Islam dan Marxisme” yang ditulis Bung Karno 1926.
Berdirinya Republik Indonesia tersebut telah memberi bukti bahwa nation Indonesia beserta kesadaran nasionalismenya tidak hanya eksis, tapi hidup-aktif dalam pengembangan dirinya dan dalam kehidupan masyarakat antar bangsa. Eksistensi nation dan nasionalisme Indonesia adalah fakta obyektif yang tidak dapat dinegasikan oleh teori-teori atau analisis-analisis apapun. Suka atau tidak suka, harus diakui keberadaan bangsa Indonesia dengan kesadaran nasionalismenya, dan keberadaan negara Indonesia dengan segala atributnya sebagai suatu fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapapun.

LSL: Bicara nasionalisme di Indonesia, tidak bisa lepas dari peran tokoh-tokoh Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Tapi belakangan muncul opini seolah ada permasalahan antara Islam dengan nasionalisme. Bagaimana menurut anda tentang Islam dalam kaitan dengan nasionalisme kita?
SK: Islam dan nasionalisme di Indonesia satu-kesatuan. Bahkan nasionalisme berkembang tahun 1910 an itu kan karena peran tokoh-tokoh Islam. Dalam perkembangannya hingga berhasil membentuk negara, Islam juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Artinya Islam tak bertentangan dengan nasionalisme dan bukan pula hal yang perlu dihadap-hadapkan seperti dituduhkan banyak orang. Karena keduanya memang menyatu. Hanya saja, karena bangsa ini majemuk maka semua agama-agama dan persoalan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu diwadahi dalam demokrasi, agar seluruh kelompok yang beragama dan mereka yang berketuhanan diluar agama secara keseluruhan bisa bersatu.
Lalu bicara tentang nasionalisme Indonesia, tak mungkin bisa dipadankan dengan nasionalisme Barat. Sebab nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berfondasi Pancasila. Artinya nasionalisme tersebut bersenyawa dengan keadilan sosial, yang oleh Bung Karno disebut Sosio-nasionalisme. Nasionalisme yang demikian ini menghendaki penghargaan, penghormatan, toleransi kepada bangsa/suku bangsa lain. Maka nasionalisme Indonesia berbeda dengan nasionalisme Barat yang bisa menjurus ke “chauvinisme” alias nasionalisme sempit. Nasionalisme yang membenci bangsa/sukubangsa lain, menganggap bangsa/sukubangsa sendirilah yang paling bagus, paling unggul, dan lain-lain sesuai dengan individualisme Barat lah.
Nasionalisme Indonesia sampai tahun 1965 sudah mantap bersemayam di dada bangsa Indonesia. Tahap nation building telah tercapai dan bersiap-siaga untuk menuju ke tahap berikutnya yakni state building. Pada tahap nation building memang sempat terhambat dan rusak berat dalam perjuangan untuk nation building adalah perjuangan melawan pemberontakan-pemberontakan dan sisa-sisa kolonialisme. Tapi tahap perjuangan state building, ternyata terpangkas oleh peristiwa G30’S/PKI dan berdirinya kekuasaan rezim Orde Baru.
Dampak yang tidak bisa dihindari, nasionalisme yang berkembang pada era Orde Baru telah kehilangan “roh” aslinya. SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) yang awalnya menjadi kekuatan bangsa yang memang majemuk, justru ditempatkan sebagai sumber ancaman. Lebih dari itu intrik dan konflik menjadi model utama dalam pengelolaan negara. Disanalah maka muncul stigma Ektrim kanan, kiri dan bahkan ektrim lainnya. Tidak hanya itu, konflik antar komponen bangsa yang satu dan lainnya kemudian berkembang. Sementara perjuangan tokoh-tokoh Islam yang awalnya bersatu padu untuk merebut kemerdekaan, diera Orde Baru seolah perjuangan tokoh Islam lepas dari kerangka Indonesia. Hal hal inilah saat ini perlu diluruskan, agar kedepan segenap komponen bangsa dengan coraknya masing-masing tetap dalam satu naungan yaitu Indonesia.

LSL: Apa masalah yang dihadapi nasionalisme kita dewasa ini?
SK: Dewasa ini harus diakui bahwa kesadaran Nasionalisme sedang mengidap banyak masalah berat, yang memerlukan pembenahan secara serius. Kegagalan pembenahannya akan mempunyai dampak terhadap persatuan bangsa dan kesatuan negara Indonesia. Dengan kilas balik ke sejarah lampau, kita melihat jelas bahwa selama Indonesia dalam kekuasaan rezim Orba berlaku tatanan pemerintahan kediktatoran-militer yang anti demokrasi, anti national, anti HAM, anti hukum dan keadilan, dan itu semua jelas-jelas menumpas ideal nasionalisme Indonesia. Kekuasaan demikian, yang berlangsung selama 32 tahun dan menggunakan pendekatan kekuasaan yang militeristik, sehingga mematikan inisiatif dan kreativitas rakyat. Singkatnya, dan yang pasti memperbodoh rakyat.
Di sisi lain tindakan rezim Orba itu menumbuhkan kebencian rakyat mendasar kepada pusat. Terutama rakyat luar Jawa yang kaya sumber daya alam. Mereka merasakan kekayaan alamnya dijarah dan kebudayanya dieliminasi oleh pusat. Maka tidaklah salah kalau dikatakan selama era Orde Baru telah terjadi penjajahan oleh bangsanya sendiri yaitu oleh rezim Orba. Kolonialisme Orba ini meskipun singkat yaitu hanya 32 tahun (suatu jangka waktu relatif pendek jika dibandingkan dengan penjajahan kolonialisme Belanda), tapi kerusakan yang diakibatkannya telah menimbulkan krisis multidimensional yang luar biasa, hutang yang begitu besar, lingkungan hidup yang rusak berat, kemelaratan dan kesengsaraan rakyat yang tak terhingga, belum lagi karakter bangsa yang terlanjur rusak. Belanda sendiri, sama sekali tidak meninggalkan residu yang separah peninggalan Orde Baru.
Dari situasi yang demikian itu rakyat daerah luar Jawa merasakan ketidakadilan yang sangat mendalam. Pada keadaan itulah benih-benih gerakan disintegrasi dalam negara Indonesia tumbuh subur. Di samping itu konflik yang bernuansa SARA, misalnya antara suku Dayak dan suku Madura (di Kalimantan), antara umat Kristen dan umat Islam (di Maluku dan Sulawesi), penganiayaan fisik dan pengrusakan harta benda dan dibarengi pemerkosaan etnik Tionghoa (di sejumlah kota di Jawa utamanya Jakarta) pada Mei 1998, dll adalah juga tengara retaknya bangunan nasionalisme Indonesia. Sesungguhnya ketidak adilan bukan hanya dirasakan oleh rakyat diluar Jawa, di Jawa pun perlakuan pemerintahan sama, namun karena peredaran uang hasil eksploitasi sumber daya alam tersebut banyak berada di Jawa, maka akhirnya di pinggiran kota-kota besar di Jawa muncul pemukiman kumuh tempat pelarian rakyat desa dan daerah untuk mengkais sedikit rezeki.

LSL: Jadi menurut anda sumber keretakan bangunan nasionalisme tersebut adalah kekuasaan rezim Orde Baru?
SK: Barangkali bisa dikatakan begitu. Namun cara memahaminya harus utuh. Apa yang dikerjakan Soeharto adalah tuntutan sistem kenegaraan. Bicara sistem kenegaraan jelas bukan Soeharto pribadi atau TNI saja. Penyusun sistem Orde Baru kan tidak hanya militer, bukankah perancang dan juga pendukungnya justru dari lingkungan intelektual (teknokrat). Maka kita harus jujur dulu menemukan sumber masalah. Tanpa mengetahui sumber malapetaka tersebut kita tidak akan bisa dengan tepat memperbaiki atau menyehatkan nasionalisme Indonesia yang kini sedang sakit.
Sedang hujatan-hujatan terhadap “Pusat” tanpa kejelasan Pusat itu siapa, akan mengarah kepada solusi yang keblinger, yang hanya akan memperparah nasionalisme itu sendiri. Mengacu pada uraian di atas, Pusat harus diartikan kekuasaan rezim Orba (termasuk rezim Habibie). Akan tidak benarlah kalau pemerintahan Gus Dur, Megawati dan juga SBY dimasukkan dalam kategori Pusat yang harus dikutuk seperti rezim Orba. Sebab tanpa menutup kekurangan-kekurangannya pemerintahan Gus Dur, Megawati dan SBY adalah pemerintahan reformasi yang terpaksa menerima warisan segala kebobrokan rezim Orba. Ketiga pemerintahan tersebut tidak mungkin bisa memperbaiki keadaan negara yang amburadul ini, bahkan siapa pun yang akan memegang pemerintahan kedepan, kecuali dengan paradigma baru niscaya akan bernasib sama. Kalau mereka bisa mengadakan seberapa pun perbaikan, itu kategorinya sudah tergolong kemajuan dan keberhasilan.
Begitu pula terhadap pemlintiran kata “pusat” diidentikkan dengan suku Jawa (sehingga timbul tuduhan dijajah oleh Jawa) sesungguhnya bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidak senangan, kebencian, permusuhan antara suku non-Jawa terhadap suku Jawa. Jadi kalau kita ingin mencari akar penyebab retaknya ideal nasionalisme Indonesia, tidak boleh tidak kita harus tunjuk hidung pada rezim Orde Baru.

LSL: Tapi, bukankah ada pendapat yang bilang bahwa nasionalisme rentan terhadap manipulasi. Apa pendapat andal?
SK: Pendapat tersebut tidak salah. Tapi perlu penegasan lebih lanjut, bahwa tidak hanya nasionalisme saja yang rentan manipulasi, hukum, humanisme, keadilan, Pancasila pun demikian juga. Kerentanan itu harus dipandang sebagai konsekuensi logis atau akibat dari proses demokrasi yang belum mantap, dan bahkan budaya Orba sendiri hingga kini masih eksis di semua lapangan kehidupan.
Pengalaman tragedi bangsa dan negara selama 32 tahun dalam kekuasaan rezim Orde Baru telah membuktikan hal tersebut. Bahkan apa saja bisa dimanipulasi oleh rezim Orde Baru kala itu dengan segala cara termasuk “politik kekerasan” dan manajemen konflik, serta pecah belah. Sehingga akan menuju ke kesimpulan sesat apabila kerentanan nasionalisme dikarenakan oleh bentuk negara: negara kesatuan atau negara federal, tanpa menunjukkan raison d’etre yang sesungguhnya yaitu politik diktatur-fasis penyelenggara negara yang berkuasa saat itu (Orde Baru).
Manakala seseorang tidak mengkaitkan kebobrokan bangsa dan negara ini dengan kekuasan rejim Orde Baru sebagai sumber penyebabnya, maka kesimpulannya akan tidak jujur dan tidak obyektif. Baik hal itu kebobrokan dalam bidang kehidupan bermasyarkat dan bernegara maupun diseluruh aspek kehidupan seperti hukum, keadilan, HAM, ekonomi, karakter dan moral serta budaya bangsa.
Dengan demikian, ketika seseorang mempersoalkan bentuk negara kesatuan RI sebagai penyebab rusaknya nasionalisme Indonesia tidak bisa dibenarkan. Dan dari situ, juga tidak dapat dibenarkan solusi pembentukan negara federasi sebagai penyembuh nasionalisme Indonesia yang sedang sakit dewasa ini. Acuan pada kasus runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia tidaklah bisa membuktikan kebenaran tesis di atas. Pertama-tama, banyak orang dari permulaan tidak melihat bahwa sesungguhnya negara-negara tersebut adalah negara federasi.
Bahkan sistem federasi Uni Soviet mempunyai struktur yang paling desentralistik di dunia : Uni Soviet sebagai Negara Federasi, terdiri a.l. negara bagian yang berbentuk federasi juga (misalnya negara bagian Rusia), sedang di dalam struktur beberapa negara-bagian yang lain terdapat republik-otonom, yang semuanya lengkap dengan segala alat perlengkapan negara. Tapi toh Negara Federasi Uni Soviet jatuh berantakan.

LSL: Tapi rasanya kalau melihat dasar masalah hanya karena sistem kenegaraan, agaknya tidak obyektif. Tentu ada faktor lain mengapa rasa kebangsaan kita masih lemah, bahkan sesama saudara satu tanah air masih ada perasaan asing. Orang Sunda, misalnya, merasa asing dengan orang Flores, orang Batak dengan orang Kalimantan, dll. Jadi apakah faktor kedekatan emosional antar masyarakat juga salah satu sebab mengapa rasa kebangsaan kita masih lemah?
SK: Anda sama sekali tidak salah, kelahiran kita sebagai Indonesia lebih dikarenakan kesamaan nasib akibat penjajahan Belanda. Sebetulnya kalau mau jujur, ikatan kejiwaan kita sebagai Indonesia, masih sangat rapuh. Masa lalu kita yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang sering mengalami konflik. Sentimen kedaerahan, etnis dan bahkan agama dengan mudah dibangkitkan, belum lagi persoalan kesenjangan baik vertikal maupun horizontal dalam hal ekonomi. Kondisi yang penuh potensi kerawanan ini memperlemah semangat kebangsaan. Makanya hanya dengan sistem kenegaraan yang kuat sajalah yang bisa mengatasinya.
Pemahaman sistem kenegaraan yang kuat disini diartikan sistem yang mendapat dukungan secara kuat dari segenap warga bangsanya tanpa kecuali, karenanya ia haruslah responsif terhadap setiap aspirasi yang berkembang. Itu sebabnya, kita perlu sistem kenegaraan yang bisa diterima oleh seluruh anak bangsa. Sistem kenegaraan yang bisa menghargai dan mengakui keragaman yang menjadi ciri bangsa kita.
Kita perlu segera membuktikan kebenaran niat dan tekad para pendiri republik untuk membentuk Indonesia yang majemuk namun satu. Benar tidak dulu para pendiri kita mau membangun Indonesia untuk melindungi segenap bangsa tanpa kecuali? Benar tidak Indonesia ini untuk semua? Kan itu yang kedepan perlu diempowering (diberdayakan). Disana manfaat keberadaan negara akan dirasakan oleh seluruh kelompok dan setiap orang warga bangsa. Kalau tidak, Indonesia akan selalu kerepotan dengan masyarakatnya yang bhineka.
Mengapa sistem kenegaraan itu penting karena sistem kenegaraan itulah yang mengikat masyarakat yang majemuk ini, dan sistem itulah yang menjamin adanya negara ini untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian sistem kenegaraan yang ada akan dipertahankan oleh semua pihak, karena segenap anak bangsa ini merasakan manfaat atas keberadaan Indonesia, sehingga secara otomatis akan menjadi sistem yang kuat. Kalau sistem tidak kuat, matilah kita semua, dan bubarlah juga bangsa ini.

LSL: Dengan demikian solusi pembentukan negara federal dalam kaitannya dengan masalah nasionalisme Indonesia bukan solusi yang tepat?
SK: Untuk saat ini ya. Di samping itu masih ada lagi alasan-alasan yang tidak membenarkan solusi pembentukan negara federal di Indonesia: (1) Dalam situasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sangat rawan dewasa ini (gagasan) pembentukan negara federal sama artinya mengobarkan dan mempercepat proses disintegrasi. Sesungguhnya solusi pembentukaan otonomi luas bagi daerah-daerah sudah tepat sekali, meskipun realisasinya masih menghadapi kendala-kendala yang sangat serius. (2) Dalam membaca peta politik dewasa ini tampak bahwa sistem dan kekuatan Orde Baru masih utuh di mana-mana, bahkan konsolidasinya makin menguat.
Kalau pada era kejayaannya, Orde Baru dengan semboyan “mempertahankan Negara Kesatuan (NKRI)”, semata-mata sebagai taktik untuk mempermudah realisasi strategi kolonialisme terhadap daerah-daerah. Maka dalam era reformasi dewasa ini gagasan pembentukan Negara Federal akan merupakan kesempatan bagus bagi kekuatan Orde Baru untuk mendirikan rezim-rezim Orba di daerah-daerah, sebab mereka memiliki sumber dana dan sumber daya manusia sangat besar.
Dari persoalan-persoalan yang terurai di atas, sampailah pada pertanyaan bagaimana perspektif nasionalisme Indonesia ini. Di kalangan masyarakat timbul pandangan pesimisik, yang menjadi dasar pendorong untuk pembenaran gagasan-gagasan disintegrasi. Tapi di samping itu terdapat pandangan optimistik yang cukup kuat. Saya yang termasuk dalam golongan terakhir berpendapat, bahwa nasionalisme Indonesia niscaya bisa “sehat”, sebab sebagian besar rakyat Indonesia masih teguh jiwa patriotismenya, cinta bangsa dan tanah air Indonesia. Tapi hal itu sulit akan terjadi apabila tidak didasari oleh upaya-upaya serius dalam pengelolaan negara khususnya untuk: (pertama) Pembangunan ekonomi di semua daerah secara merata dan realisasi otonomi daerah secara luas. (kedua) Penegakan demokrasi yang tidak anarkhistik, supremasi hukum yang berkeadilan dan demokratik. (ketiga) Penggalakan kehidupan bersuasana toleransi, aman-damai dan rukun dalam masyarakat yang multi agama, ketuhanan, suku, etnik dan budaya.

LSL: Bukankah kegagalan atas upaya tersebut di atas akan mempercepat berlanjutnya proses penipisian kesadaran nasionalisme Indonesia, yang akan berakibat semaraknya gerakan disintegrasi bangsa dan negara. Inikah tugas berat pemerintahan dewasa ini, pendapat anda?
SK: Satu catatan untuk SBY-JK. Sebagai pemerintahan transisional mereka tidak mungkin mensukseskan tugas-tugas di atas secara tuntas dan cepat. Hal ini tidak bisa lepas dari kerusakan yang diakibatkan oleh rezim Orba memang begitu dasyat. Mungkin dalam waktu 10 tahun mendatang baru akan tampak hasil yang signifikan. Jadi kalau sekarang ini pemerintahan sudah “berhasil” menentramkan gejolak di Maluku dan Papua, kalau ia berhasil mengerem laju proses disintegrasi di beberapa daerah, men”stabil”kan ekonomi sudah dapat dikatakan suatu kesuksesan.
Memang disayangkan perubahan sistem kenegaraan serba tanggung sehingga membuat pemerintahan yang berkuasa siapapun presidennya akan cenderung tidak mempunyai “sense of crisis”, sehingga menganggap seolah bangsa ini tidak sedang sekarat. Maka adalah tugas kita semua untuk membantu pemerintahan ini dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan negara dewasa ini. Penggoyangan pemerintahan saat ini, apalagi seruan penggulingan, adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan berpenyakit kekanak-kanakan, yang hanya akan menguntungkan kekuatan kekuatan eksternal dan status quo yang kini masih kuat bercokol di semua bidang. Memang pemerintahan ini memiliki tidak sedikit kekurangan, tapi itu adalah kekurangan obyektif dalam situasi transisi dewasa ini.

LSL: Belakangan ini sejumlah pihak begitu militan “berjuang” diberbagai forum dengan mengatas namakan kepentingan bangsa dan negara. Dibanyak tempat mereka juga berusaha membangkitkan militansi bangsa. Tapi betul kah yang mereka perjuangkan benar-benar hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Terkadang juga lucu, waktu berkuasa memusuhi rakyat, begitu pensiun malah menjadi pahlawan pembela rakyat. Komentar anda?
SK: Yaa, setidaknya syukurlah kalau mereka insyaf, walaupun sangat-sangat terlambat. Moga-moga saja niatnya tulus untuk rakyat, bukan untuk cuci tangan atau untuk menyelamatkan diri karena masa lampaunya yang berdarah-darah atau kotor akibat kekuasaan politik. Jujur saja sesungguhnya memang aneh, dulu waktu menjabat ikut korupsi atau setidaknya membiarkan terjadinya korupsi, namun sekarang kok nyaring dan bahkan ada yang menabuh genderang perang melawan korupsi. Dahulu waktu berkuasa menjadi bagian yang melaksanakan atau membiarkan terjadinya penindasan kepada rakyat kecil, sekarang setelah pensiun kok menjadi pejuang yang katanya akan membela rakyat kecil.
Begitu juga soal militansi bangsa, dalam arti value tentang semangat sebuah bangsa. Sesungguhnya soal militansi bersifat universal, dikenal disemua negara baik yang menganut paham demokrasi maupun yang bukan demokrasi. Bagi bangsa kita barangkali persoalannya tinggal bagimana nilai tersebut diformulasikan ulang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan era kekinian.
Persoalan militansi bangsa dalam kaitan struktural kenegaraan apalagi yang berhubungan dengan keikutsertaan rakyat dalam pembelaan negara, saya lebih memilih penggunaan istilah semangat nasionalisme dari pada istilah militansi bangsa. Dalam praktek pengelolaan negara, militansi bangsa lazimnya dikembangkan oleh negara-negara Fasis dan juga negara-negara Agama, karena paham yang digunakan dalam mengatur negara penganut paham ini memanglah top-down. Sedang semangat nasionalis biasanya digunakan dilingkungan negara-negara penganut paham demokrasi.
Adapun perbedaan yang mencolok dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa pada negara-negara Fasis ditempuh dengan cara-cara refresi dan kontrol secara ketat terhadap kehidupan sosial rakyatnya. Untuk melahirkan militansi rakyat nya, negara menempuh cara-cara indoktrinasi, propaganda dan juga mobilisasi.
Sedang pada negara-negara penganut paham demokrasi (terlebih setelah melewati tahap konsolidasi sebagai negara) persoalan stabilitas keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa justru diposisikan sebagai out put atau produk dari sistem sipil (kenegaraan) itu sendiri. Sedang kadar rasa atau semangat nasionalisme (militansi) sangat ditentukan oleh kemanfaatan dari keberadaan negara itu sendiri.

LSL: Yang jadi soal apakah dalam membangun nasionalisme kita harus melupakan harga diri dan budaya bangsa?
SK: Sebaiknya kita jernih mengartikan harga diri dan budaya bangsa. Dengan mengambil perbandingan yang dilaksanakan oleh sejumlah pemimpin negara sahabat, kiranya kita akan lebih mudah menarik kesimpulan makna harga diri dan budaya bangsa. Betapa kecermatan dan keberanian seorang pemimpin bangsa mampu mengubah peradaban bangsanya dan mampu membangkitkan kembali rasa nasionalisme bangsa nya. Margaret Tacher umpamanya, ia telah mengesampingkan cemoohan banyak pihak tentang harga diri bangsa karena ia mengundang Sonny dan Honda yang notabene berasal dari “timur”. Namun ia tahu dan meyakini bahwa yang dibutuhkan rakyatnya saat itu adalah aspek kesejahteraan. Bill Clinton dalam dua kali pemerintahannya sama sekali tidak mengalami inflasi, hal ini karena penilaian adanya gap dimana kebutuhan atas kesejahteraan berada jauh diatas kepentingan rasa aman. Maka dengan program memotong bugdet sektor Pertahanan, ia telah berhasil membangun kembali ekonomi Amerika.

LSL: Dari uraian anda terdahulu bisa jadi dewasa ini banyak elite yang meneriakkan slogan nasionalisme untuk melindungi kepentingannya sendiri, terutama di bidang bisnis. Seolah nasionalisme disederhanakan dengan melindungi korporasi milik pengusaha nasional yang ternyata tidak kalah rakusnya bahkan lebih menyesengsarakan rakyat (misal kasus Lapindo) namun dilindungi oleh bendera nasionalisme.
SK: Dalam prakteknya tidak sedikit pemimpin bangsa yang menggunakan slogan nasionalisme hanyalah sebagai tameng atas kelemahannya atau bahkan sebagai upaya menyembunyikan dosa masa lalunya. Cara ini antara lain dengan menempatkan bangsa lain sebagai penyebab kerusakan yang tengah terjadi di negara nya. Model yang demikian ini lazim terjadi pada negara-negara otoriter atau penganut paham fasisme dan negara-negara yang peradaban nya belum tinggi sehingga dalam pergaulan internasional tidak berpegang teguh pada fatsun dan kaidah-kaidah internasional.
Nasionalisme juga haruslah ditafsirkan secara common sense dan tidak boleh ditafsirkan secara sempit sesuai kepentingan penguasa. Dalam kasus Jerman dibawah Hitler, nasionalisme dengan sengaja ditafsirkan secara sempit sehingga melahirkan nasionalisme yang chauvinistik, sejarah mencatat bahwa hal tersebut tidak hanya membuahkan mala petaka bagi bangsanya saja, tapi juga mala petaka kemanusiaan bagi bangsa bangsa lainnya.
Dalam banyak kasus, karena parktek-praktek ekonomi biaya tinggi termasuk kolusi antara pengusaha nasional dengan pejabat negara yang bertanggung jawab dalam pengurusan perijinan (lisensi) membuat beban pengembalian pinjaman yang melebihi hitungan ekonomis (kelayakan bisnis). Dalam kaitan ini tidak sedikit ”hubungan gelap” yang demikian itu diatas namakan kepentingan nasional dan karenanya dibentengi dengan slogan nasionalisme. Padahal praktek kong kalikong yang demikian ini justru bertentangan dengan kepentingan rakyat, karena secara langsung malah membebani rakyat.
Publik juga tidak boleh terkecoh dengan ajakan sejumlah elit untuk nasionalisasi perusahaan- perusahaan asing yang mengelola tambang, kalau tujuannya hanya sekedar ganti kepemilikan saham dari “Londo” kulit putih menjadi milik “Londo” kulit hitam. Kedepan yang diperlukan adalah perubahan model pengelolaan agar benar-benar langsung diraskan manfaatnya oleh segenap rakyat tanpa kecuali. Sama sekali bukan masalah kepemilikan saham, karena biar yang memiliki saham orang Indonesia bahkan pribumi sekalipun sepanjang model pengelolaan seperti yang ada saat ini, maka yang menikmati berkah Sumber Daya Alam sama sekali bukan rakyat, tapi anggota keluarga, istri, anak dan keturunan pemegang saham.

LSL: Bila begitu adanya, sesungguhnya apa yang salah tentang pemahaman nasionalisme yang kini populer dijadikan pijakan perjuangan bangsa kita dewasa ini?
SK: Yang terjadi, nasionalisme lebih hanya dijadikan slogan oleh banyak kalangan. Bahkan pihak-pihak yang bermasalah dan yang akan membuat masalah kini sedang mencoba menempatkan rasa nasioanlisme sebagai pijakan perjuangan dengan menempatkan sejumlah negara asing sebagai musuh bangsa. Diantara mereka lupa bahwa dirinya dimasa lalu adalah bagian dari rezim yang berkuasa yang begitu mesra dengan negara-negara tersebut. Berkat kemesraannya itu dahulu rezimnya mendapatkan bantuan dan pinjaman dalam jumlah yang begitu besar dari negara-negara yang kini dihujatnya. Dan yang jelas sebagian dari pinjaman tersebut tidak dikelola dengan baik, bahkan sebagian lagi dikemplang ramai-ramai oleh kroni dan anggota rezimnya. Mereka pula yang dahulu menyetujui persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara kita dengan negara atau lembaga-lembaga donor yang kini nyata-nyata dirasakan sangat memberatkan bangsa kita. Yang pasti generasi penerusnya yang harus menanggung residu masa lalu dan juga warisan hutang yang begitu besarnya.

LSL: Apa yang sebernarnya perlu dilakukan oleh pemerintahan paska Soeharto dalam membangun nasionalisme baru seperti yang anda maksudkan?
SK: Sangat disayangkan Pemerintahan terdahulu pasca Soeharto lengser tidak mengawali dengan mapping (pemetaan) dengan sungguh-sungguh tentang kondisi nyata atas persoalan yang dihadapi bangsa dan negara nya. Maka menjadi wajar kalau rezim terus berganti, tapi disorientasi bangsa ini terus tidak kunjung berakhir. Dan belakangan publik juga tahu bahwa anggota rezim pengganti juga terlibat dalam permasalahan serius utamanya dalam pengelolaan keuangan negara (korupsi).
Dalam perpolitikan mereka juga mengabaikan etika. Maka tarik menarik kepentingan menjadi sangat menonjol daripada. Sesungguhnya semua itu adalah “perang berlarut” yang sedang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu, untuk kembali memperoleh kekuasaan atau setidaknya membeli waktu agar segala persoalan yang melingkupi dirinya khsusunya dalam kaiatan KKN (sebagian termasuk pendatang baru) tidak lagi mengancam dirinya lagi.
Disanalah maka kita dapat ditengarai menurunnya harapan dan sekaligus kepercayaan publik terhadap kemampuan negara untuk menghadirkan kesejahteraan. Kondisi yang demikian ini jelas membebani Pemerintahan yang sekarang siapapun pemimpinnya karena tidaklah mungkin akan dapat memanfaatkan rasa nasionalisme yang ada (karena kadarnya begitu rendahnya) untuk membangun kekuatan dalam menghadapi hakekat ancaman yang saat ini nyata-nyata kini dihadapi oleh bangsa dan negara kita.

LSL: Sesuai penjelasan anda diatas bahwa rasa nasionalisme terkait langsung dengan azas kemanfaatan bagi rakyat, sementara keterpurukan terus membelit kita. Lantas bagaimana sebaiknya bangsa ini merespond tuntutan pemisahan diri?
SK: Karena kadar rasa nasionalisme sangat ditentukan oleh azas manfaat atas keberadaan negara, maka untuk era sekarang dan terlebih kedepan para elit sebaiknya tidak terus menyalahkan sikap sebagian warga bangsa kita yang tidak lagi peduli terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Apalagi kalau malah memusuhi mereka yang menginginkan memisahkan diri dari Republik tercinta ini. Hal yang demikian itu sama sekali tidak berarti bahwa kita lantas membiarkan begitu saja mereka yang menginginkan untuk memisahkan diri dengan membentuk negara sendiri. Terlebih kalau upaya yang ditempuhnya nyata-nyata melanggar hukum dan keluar dari koridor demokrasi. Karena negara mempunyai kwajiban untuk mencegah dan atau menindaknya.
Dalam kaitan membangun rasa nasionalisme kedepan, munculnya aspirasi yang demikian itu haruslah ditempatkan sebagai penomena ketidak berhasilan bahkan kegagalan negara dalam menjamin terwujudnya ketiga unsur pokok pembentuk rasa nasionalisme itu sendiri. Oleh karenanya kedepan negara termasuk alat kelengkapannya tak terkecuali juga TNI tidak perlu lagi menuntut rakyatnya untuk menumbuhkan rasa patriotisme, kerelaan berkorban, dan juga pantang menyerah dan apalagi dipersiapkan untuk ikut dalam perjuangan pisik. Tapi sebaliknya bagaimana negara ini segera keluar dari keteterpurukan, dan segera membangun kesejahteraan.

LSL: Wujud patriotisme kekinian yang seperti apa yang dapat mencerminkan adanya rasa nasionalisme yang tidak semu?
SK: Haruslah disadari bersama bahwa beda yang mendasar pendekatan negara otoriter dan negara demokrasi dalam urusan menjaga kedaulatannya dengan perjuangan bersenjata terletak pada pilihan model rekruitmen kekuatan tentara nya. Untuk negara otoriter kekuatan tentaranya diperoleh dengan mobilisasi, sedang dalam negara demokrasi dilaksanakan dengan wajib militer. Disanalahlah maka pada negara Fasis rakyat harus militan, oleh karenanya negara terus membangkitkan rasa patriotisme, kerelaan berkorban, dan semangat pantang menyerah, dengan indroktinasi dan propaganda, agar sewaktu-waktu terjadi mobilisasi tidak menghadapi kendala.
Sedang di negara demokrasi, kekuatan tentara sebanyak mungkin diperoleh dengan wajib militer, sehingga dikalangan masyarakat luas telah tersedia cadangan militer dalam jumlah besar, disamping itu terbentuk pula agen-agen tentara yang dapat mempengaruhi masyarakat sekelilingnya tentang pentingnya perjuangan pisik bersenjata. Dari sana pulalah maka militansi yang perlu kita kembangkan kedepan adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran segenap warga bangsa ini ikut berpartisipasi dalam mengelola negara sesuai bidang pekerjaan dan pilihan hidupnya masing-masing.
Oleh karena itu rasa patriotisme kedepan barangkali bisa diwujudkan dalam bentuk membayar pajak tepat pada waktunya. Sedang pantang menyerah dalam alam demokrasi bukan lagi sikap untuk terus berjuang melawan musuh sampai titik darah penghabisan dengan mengangkat senjata, tapi barangkali semangat untuk terus hidup dalam kesederhanaan tanpa harus ikut-ikutan untuk korupsi.
Dengan mengasumsikan suatu saat bangsa ini berperang dengan negara lain, sesungguhnya persoalan patriotisme, kerelaan berkorban dan bahkan semangat patang menyerah yang diperlukan dalam perjuangan pisik otomatis akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, manakala segenap warga bangsa ini menempatkan keberadaan Indonesia sebagai pilihan yang paling menguntungkan.

LSL: Sehubungan dengan derasnya arus globalisasi, nasionalisme yang seperti apa yang tepat untuk dikembangkan buat bangsa Indonesia dalam pemerintahan kini dan masa depan?
SK: Nasionalisme yang kita kembangkan kedepan juga tidak boleh bersifat eksklusif, tapi haruslah nasionalisme yang inklusif, karena bangsa ini telah bersepakat menjadi bangsa dan negara yang terbuka. Karenanya dalam mengembangkan nasionalisme tidaklah perlu para elit bangsa ini mengajak rakyatnya untuk memusuhi bangsa lain.
Dengan semangat nasionalisme, bangsa kita mestinya justru bisa menunjukkan kepada dunia sebagai bangsa kita adalah bangsa yang lebih beradab, yang memegang teguh kehormatan, keadilan dan persamaan hak sebagai prinsip dasar dalam pergaulan internasional. Bangsa ini juga harus mampu memberi cotoh kepada masyarakat dunia pentingnya fatsun pergaulan internasional.
Nasionalisme kedepan juga harus menjunjung tinggi hak-hak politik segenap warga negara tanpa kecuali. Kedepan kita tidaklah perlu membuat bangsa lain bingung seperti yang terjadi dalam kasus pemberian suaka (visa) oleh Pemerintah Australia bagi saudara-saudara kita dari Irian Jaya beberapa tahun yang silam. Barangkali dalam sejarah peradaban modern baru pertama kali terjadi kasus, sebuah kemarahan bangsa yang dicoba dibangkitkan oleh elitnya untuk memusuhi negara lain yang justru memberi perlindungan kepada sejumlah warga bangsa nya yang minta suaka kepadanya.
Bukankah secara universal dimanapun, justru negara yang didatangilah yang biasanya keberatan dan bisa jadi marah-marah. Bukankah mereka minta suaka karena tidak lagi merasa stay at home di negara nya sendiri. Ibarat anak yang terpaksa minggat dan numpang tidur ditetangga, seharusnyalah kita minta maaf kepada tetangga karena direpoti oleh ulah anak kita, dan sama sekali bukan malah marah-marah kepada tetangga yang telah menampungnya. Negara manapun tidaklah berhak mencegah bagi warga negara untuk meminta suaka ke negara lain.
Sebaliknya dengan adanya globalisasi, bangsa yang begitu banyak mempunyai kearifan lokal, budaya, pamandangan alam, dan bahkan sumber daya alam seharusnya malah makin mengokohkan rasa nasionalisme kita. Karena kita bisa mengenalkan keunggulan lokal dan kreatifitas sumber daya manusia kedunia luar, sehingga menambah kebanggaan segenap anak bangsa dalam ber Indonesia.

LSL: Bagi bangsa Indonesia persoalan nasionalisme menjadi persoalan yang pelik, hal ini terjadi akibat proses pertumbuhan dan perkembangannya penuh dinamika dan pasang surut yang sangat fluktuatif. Menurut anda?
SK: Hal ini tidak bisa lepas dari kurangnya pengintegrasian dari ketiga unsur pembentuk kadar nasionalisme itu sendiri yaitu rasa aman, kesejahteraan, dan kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Maka hal yang terpenting bagi bangsa Indonesia kedepan adalah bagaimana membangun Nasionalisme Baru yang secara proper dan hanya diabdikan untuk kepentingan segenap bangsa dan negara.
Nasionalisme kita kedepan bukanlah nasionalisme yang eksklusif maupun sempit, tapi nasionalisme yang inklusif yang memegang teguh fatsun serta persamaan hak, keadilan dan harga diri sebagai prinsip dasar pergaulan internasional.
Nasionalisme kita juga bukan nasionalisme yang borju tapi nasionalisme untuk segenap warga bangsa. Baik dalam hubungan individu, kelompok, maupun dalam kaitan bangsa secara keseluruhan. Dan untuk mendukung proses menuju Nasionalisme Baru tersebut bangsa ini perlu merumuskan kembali sejarahnya secara jujur dan lengkap dari semua aspek yang nyata telah melingkupi perjalanan bangsa kita dimasa lalu. Sedang hal yang perlu diwaspadai dalam proses membangun Nasionalisme Baru kedepan ini adalah banyaknya pihak-pihak yang menggunakan slogan nasionalisme yang sebenarnya hanyalah demi kepentingan pribadi dan juga golongannya sendiri saja.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: